Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia selalu disuguhi berita tentang operasi tangkap tangan, suap, gratifikasi, hingga kasus korupsi bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Setiap kali ada pejabat ditangkap, perhatian publik langsung tertuju pada besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Namun, pernahkah kita berpikir bahwa mungkin ada persoalan yang jauh lebih besar daripada korupsi itu sendiri?
Korupsi memang merugikan negara dan harus diberantas tanpa kompromi. Tetapi jika berbicara mengenai kebocoran keuangan negara secara keseluruhan, ada sebuah lubang yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih lama menganga. Lubang itu berada pada pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Indonesia bukan negara miskin. Justru sebaliknya.
Kita hidup di negeri yang dianugerahi cadangan batu bara terbesar di dunia, perkebunan kelapa sawit terluas, cadangan nikel kelas dunia, emas, tembaga, timah, bauksit, minyak bumi, hingga gas alam yang menjadi rebutan banyak negara.
Nilai ekonominya bukan lagi miliaran rupiah, bukan pula puluhan triliun. Tetapi mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun. Lalu muncul pertanyaan sederhana.
Apakah seluruh kekayaan alam itu benar-benar memberikan penerimaan maksimal kepada negara?
Negara Kaya, Tetapi APBN Selalu Defisit
Setiap tahun pemerintah menyusun APBN dengan kondisi defisit. Negara harus menambah utang untuk menutup kebutuhan belanja. Di sisi lain, berbagai program pembangunan sering kali terkendala keterbatasan anggaran.
Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang wajar.
Mengapa negara yang begitu kaya masih harus bergantung pada utang?
Apakah persoalannya karena sumber daya alam kita sedikit?
Tentu bukan.
Yang lebih penting untuk dikaji adalah apakah seluruh potensi penerimaan dari sektor sumber daya alam telah berhasil dipungut secara optimal.
Korupsi Hanya Bagian Kecil dari Persoalan
Setiap tahun aparat penegak hukum berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi.
Nilainya bisa mencapai puluhan miliar hingga beberapa triliun rupiah.
Publik kemudian menganggap bahwa korupsi adalah penyebab utama kebocoran keuangan negara.
Padahal, jika dibandingkan dengan nilai transaksi sektor perkebunan, pertambangan, dan migas yang mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun, maka perhatian terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor tersebut juga sangat penting.
Apabila terdapat kelemahan dalam tata kelola, pengawasan, atau sistem administrasi, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat bernilai sangat besar.
Inilah sebabnya mengapa reformasi tata kelola sumber daya alam menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan pemberantasan korupsi.
Sumber Kebocoran Tidak Selalu Berupa Korupsi
Ketika mendengar kata “kebocoran”, banyak orang langsung membayangkan uang dicuri oleh pejabat.
Padahal kebocoran penerimaan negara dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, misalnya:
- Pelaporan volume produksi yang tidak akurat.
- Pelaporan nilai transaksi yang tidak mencerminkan harga pasar.
- Transfer pricing antarperusahaan dalam satu grup usaha.
- Penghindaran pajak yang agresif melalui skema yang masih berada di area abu-abu hukum.
- Pengawasan ekspor yang belum sepenuhnya terintegrasi.
- Ketidaksesuaian data antara produksi, penjualan, ekspor, dan pembayaran pajak maupun royalti.
Semua faktor tersebut dapat mengurangi penerimaan negara apabila tidak diawasi secara efektif.
Sawit, Batu Bara, dan Migas Menjadi Tulang Punggung
Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis.
Kelapa sawit diekspor ke puluhan negara.
Batu bara menjadi sumber energi berbagai industri dunia.
Nikel menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik.
Gas alam Indonesia dipasarkan ke berbagai negara Asia.
Minyak bumi masih menjadi komoditas strategis meskipun produksi domestik terus menghadapi tantangan.
Artinya, sektor-sektor tersebut merupakan mesin utama penghasil devisa sekaligus penerimaan negara.
Karena itu, setiap kelemahan dalam tata kelola sektor ini akan berdampak langsung terhadap kondisi fiskal nasional.
Pemerintah Harus Beralih dari Reaktif Menjadi Preventif
Selama ini pendekatan yang sering terlihat adalah menindak pelaku setelah kerugian negara terjadi.
Pendekatan tersebut tetap penting karena memberikan efek jera.
Namun, langkah yang lebih strategis adalah membangun sistem yang mampu mencegah kebocoran sejak awal.
Bayangkan jika seluruh aktivitas produksi sumber daya alam dapat dipantau secara digital.
Mulai dari lokasi tambang, jumlah produksi harian, hasil pengolahan, distribusi, ekspor, hingga pembayaran pajak dan royalti tercatat dalam satu sistem yang saling terhubung.
Dengan sistem seperti itu, ruang terjadinya penyimpangan akan semakin sempit.
Teknologi Sudah Ada, Tinggal Kemauan Politik
Saat ini teknologi sebenarnya sudah memungkinkan.
Artificial Intelligence, satelit, Internet of Things (IoT), blockchain, hingga sistem pelaporan real time dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok sumber daya alam.
Bahkan beberapa negara telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara.
Pertanyaannya bukan lagi soal mampu atau tidak.
Tetapi apakah ada kemauan politik yang cukup kuat untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, terintegrasi, dan konsisten.
Kekayaan Alam Harus Benar-Benar Kembali kepada Rakyat
Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kalimat tersebut bukan sekadar slogan.
Maknanya adalah setiap rupiah yang berasal dari kekayaan alam seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam bentuk pendidikan yang lebih baik.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Infrastruktur yang merata.
Harga pangan yang stabil.
Lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Dan kesejahteraan yang meningkat.
Penutup
Korupsi tetap merupakan ancaman serius yang harus diberantas tanpa pandang bulu. Namun, diskusi mengenai keuangan negara tidak boleh berhenti pada penindakan korupsi semata.
Perhatian yang sama besarnya perlu diberikan pada upaya memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan dari sektor perkebunan, pertambangan, dan migas benar-benar masuk ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi, serta penyempurnaan tata kelola merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kebocoran penerimaan negara.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kekayaan tersebut dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis,
Doni Bastian
Ketua Umum Partai Netizen Indonesia
