Program Safari Presiden adalah gagasan untuk membuat Presiden Republik Indonesia secara berkala berkantor sementara di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah yang membutuhkan perhatian pembangunan secara langsung.
Selama ini masyarakat daerah sering harus datang ke Jakarta untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah pusat. Melalui Safari Presiden, pendekatannya dibalik.
Presiden Berkantor Sementara di Daerah Tertinggal
Presiden Hadir, Rakyat Didengar, Masalah Diselesaikan
Bukan rakyat yang selalu datang ke pemerintah, tetapi pemerintah yang datang kepada rakyat.
Presiden dapat berkantor selama kurang lebih satu bulan di suatu wilayah. Selama periode tersebut, Presiden tidak hanya melakukan kunjungan atau seremoni, tetapi menjalankan sebagian aktivitas pemerintahan dari daerah tersebut.
Rapat dengan menteri, gubernur, bupati, wali kota, masyarakat, tokoh adat, pengusaha, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat dapat dilakukan langsung di wilayah tersebut.
1. Tujuan Safari Presiden
Program Safari Presiden memiliki beberapa tujuan utama.
Pertama, mendekatkan Presiden dengan masyarakat di daerah.
Kedua, mengetahui persoalan daerah secara langsung tanpa hanya mengandalkan laporan birokrasi.
Ketiga, mempercepat pengambilan keputusan terhadap persoalan pembangunan.
Keempat, memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Kelima, memberikan perhatian lebih besar kepada daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan.
Keenam, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketujuh, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada Presiden.
2. Presiden Berkantor Selama Satu Bulan
Sebagai contoh, Presiden menetapkan Papua sebagai lokasi Safari Presiden selama satu bulan.
Selama satu bulan tersebut, Presiden dapat menjadikan Papua sebagai pusat aktivitas pemerintahan regional.
Menteri yang berkaitan dengan agenda Papua dapat ikut berkantor sementara di Papua.
Gubernur dan para bupati dapat dikumpulkan.
Masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan.
Dengan demikian, selama satu bulan tersebut terjadi konsentrasi pemerintahan pusat dan daerah di Papua.
Konsep yang sama kemudian dapat dilakukan di wilayah lain seperti NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Aceh dan wilayah lainnya.
3. Membangun Istana Presiden Regional
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah dapat membangun beberapa Istana Presiden Regional di berbagai wilayah Indonesia.
Istana tersebut tidak harus sebesar Istana Negara di Jakarta.
Fungsi utamanya adalah sebagai kantor Presiden sementara, tempat tinggal Presiden, pusat koordinasi pemerintahan regional, tempat rapat dengan kepala daerah dan pusat penerimaan aspirasi masyarakat.
Contoh lokasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Papua
Jayapura atau lokasi strategis lainnya sebagai pusat koordinasi kawasan Papua.
Nusa Tenggara Timur
Kupang sebagai pusat koordinasi wilayah Nusa Tenggara Timur.
Nusa Tenggara Barat
Mataram sebagai pusat koordinasi wilayah NTB.
Sulawesi
Makassar sebagai pusat koordinasi kawasan Sulawesi.
Maluku
Ambon sebagai pusat koordinasi kawasan Maluku.
Kalimantan
Samarinda atau kawasan strategis lainnya sebagai pusat koordinasi Kalimantan.
Sumatra
Beberapa lokasi strategis seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan regional.
Namun jumlah Istana Presiden Regional sebaiknya tidak terlalu banyak.
Lebih baik pemerintah membangun sekitar 8 sampai 12 pusat regional yang benar benar strategis dan memiliki tingkat pemanfaatan tinggi.
4. Kompleks Tempat Tinggal Para Bupati
Salah satu bagian paling menarik dari konsep Safari Presiden adalah pembangunan kompleks tempat tinggal sementara bagi para kepala daerah.
Di sekitar Istana Presiden Regional dapat dibangun kompleks yang dapat disebut:
Regional Government Residence
Kompleks ini menyediakan kamar atau rumah dinas sementara bagi gubernur, bupati dan wali kota yang sedang mengikuti agenda pemerintahan regional.
Misalnya Istana Presiden Papua memiliki fasilitas untuk menampung para bupati dari seluruh wilayah Papua.
Ketika Presiden berada di Papua selama satu bulan, para bupati dapat tinggal di kompleks tersebut sehingga mereka tidak perlu bolak balik ke Jakarta.
Presiden, menteri, gubernur dan bupati dapat berada dalam satu kawasan pemerintahan.
5. Pusat Rapat Kepala Daerah
Istana Presiden Regional juga dapat memiliki pusat konferensi pemerintahan.
Misalnya terdapat ruang rapat besar yang dapat menampung seluruh bupati dan wali kota di kawasan tersebut.
Presiden dapat mengadakan rapat langsung.
Contohnya:
Presiden bertanya kepada para bupati mengenai tiga masalah terbesar di daerah masing masing.
Bupati pertama mengatakan persoalan utama adalah jalan.
Bupati kedua mengatakan persoalannya adalah rumah sakit.
Bupati ketiga mengatakan persoalannya adalah listrik.
Bupati keempat mengatakan persoalannya adalah pemasaran hasil pertanian.
Menteri terkait kemudian memberikan penjelasan dan solusi.
Presiden dapat langsung meminta kementerian terkait membuat langkah penyelesaian.
Dengan mekanisme seperti ini, rapat pemerintah pusat dan daerah menjadi jauh lebih intensif.
6. Presiden Tidak Hanya Berada di Dalam Istana
Safari Presiden jangan sampai hanya menjadi perpindahan kantor dari Jakarta ke daerah.
Presiden harus benar benar turun ke lapangan.
Misalnya selama satu minggu:
Senin mengunjungi sekolah terpencil.
Selasa mengunjungi rumah sakit.
Rabu mengunjungi pasar.
Kamis mengunjungi desa tertinggal.
Jumat bertemu petani dan nelayan.
Sabtu berdialog dengan masyarakat adat dan tokoh masyarakat.
Minggu melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah.
Dengan demikian Presiden dapat melihat kondisi masyarakat secara langsung.
7. Pusat Aspirasi Presiden
Setiap Istana Presiden Regional dapat memiliki fasilitas yang disebut:
Pusat Aspirasi Presiden
Masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan.
Misalnya masyarakat melaporkan tidak adanya air bersih.
Pengaduan tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah.
Setelah diverifikasi, masalah tersebut masuk ke sistem pengawasan Presiden.
Statusnya dapat dibuat sederhana:
Dilaporkan
Diverifikasi
Dalam Proses
Selesai
Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah persoalan yang disampaikan benar benar ditindaklanjuti.
8. Kabinet Safari
Program Safari Presiden dapat dilengkapi dengan konsep Kabinet Safari.
Ketika Presiden berkantor di Papua, beberapa menteri terkait dapat ikut berkantor sementara di Papua.
Misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Menteri Desa.
Tidak semua menteri harus berada di daerah tersebut.
Hanya kementerian yang berkaitan dengan persoalan dan agenda pembangunan daerah.
9. Safari Presiden Harus Menghasilkan Target Pembangunan
Safari Presiden tidak boleh berhenti pada kunjungan dan seremoni.
Setiap Safari harus menghasilkan target yang jelas.
Misalnya selama satu bulan di Papua ditemukan 20 masalah prioritas.
Pemerintah kemudian membuat daftar penyelesaian.
Contohnya:
Masalah jalan diselesaikan oleh kementerian terkait.
Masalah rumah sakit ditangani Kementerian Kesehatan.
Masalah sekolah ditangani Kementerian Pendidikan.
Masalah listrik ditangani kementerian terkait.
Masalah pelabuhan ditangani Kementerian Perhubungan.
Setiap program memiliki anggaran, target, penanggung jawab dan batas waktu.
10. Kontrak Pembangunan Daerah
Setiap Safari Presiden dapat menghasilkan apa yang disebut:
Kontrak Pembangunan Daerah
Misalnya:
Papua memiliki 20 program prioritas.
Setiap program mempunyai target penyelesaian.
Pemerintah kemudian wajib memberikan laporan perkembangan kepada masyarakat.
Dengan demikian ukuran keberhasilan Safari Presiden bukan berapa kali Presiden datang ke daerah.
Ukuran keberhasilannya adalah:
Berapa banyak masalah yang berhasil diselesaikan.
11. Dashboard Safari Presiden
Pemerintah dapat membangun sistem digital bernama:
Dashboard Safari Presiden
Masyarakat dapat melihat perkembangan program secara terbuka.
Misalnya:
Jumlah persoalan yang dilaporkan: 1.000
Sudah diverifikasi: 900
Sedang dikerjakan: 600
Sudah selesai: 500
Belum ditangani: 100
Sistem ini akan membuat janji pemerintah lebih mudah diawasi.
12. Istana Regional Tidak Boleh Menjadi Proyek Mercusuar
Ini merupakan hal yang sangat penting.
Pembangunan Istana Presiden Regional jangan sampai menjadi proyek mewah yang menghabiskan anggaran besar tetapi hanya digunakan beberapa hari dalam setahun.
Karena itu, fasilitas tersebut harus dapat digunakan sepanjang tahun.
Ketika Presiden tidak berada di sana, kompleks dapat digunakan untuk rapat gubernur dan bupati, pelatihan ASN, pertemuan investor, pusat koordinasi bencana, konferensi nasional, rapat pembangunan regional dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya.
Dengan demikian gedung tetap produktif sepanjang tahun.
13. Desain Harus Mencerminkan Budaya Daerah
Istana Presiden Regional sebaiknya tidak dibuat seragam.
Istana di Papua dapat menggunakan unsur arsitektur Papua.
Istana di Aceh dapat menggunakan unsur arsitektur Aceh.
Istana di NTT dapat menggunakan unsur budaya Nusa Tenggara Timur.
Istana di Sulawesi dapat menggunakan unsur arsitektur Sulawesi.
Dengan demikian setiap Istana Regional dapat menjadi simbol identitas daerah sekaligus simbol kehadiran negara.
14. Prinsip Anggaran
Pembangunan Istana Regional harus dilakukan secara hati hati.
Pemerintah harus melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
Harus dihitung biaya pembangunan, biaya operasional, biaya keamanan, tingkat pemanfaatan dan manfaat ekonominya.
Seluruh anggaran juga harus transparan.
Masyarakat harus dapat mengetahui nilai proyek, luas bangunan, kontraktor, biaya pemeliharaan dan tingkat pemanfaatannya.
Dengan demikian program ini tidak berubah menjadi proyek mercusuar.
15. Konsep Ibu Kota Berjalan
Gagasan Safari Presiden bahkan dapat dikembangkan menjadi konsep yang lebih besar yaitu:
IBU KOTA BERJALAN
Jakarta atau IKN tetap menjadi pusat pemerintahan utama.
Namun dalam periode tertentu Presiden dan sebagian kementerian terkait berkantor sementara di berbagai wilayah Indonesia.
Misalnya:
Januari di Papua
Maret di NTT
Mei di Maluku
Juli di Sulawesi
September di Kalimantan
November di Aceh
Jadwal dapat disesuaikan dengan agenda nasional dan kebutuhan masing masing wilayah.
Dengan cara ini Presiden dapat melihat Indonesia secara langsung dari berbagai penjuru.
16. Manfaat Safari Presiden
Program ini memiliki beberapa manfaat strategis.
Pertama, mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, membuat Presiden lebih memahami persoalan masyarakat.
Ketiga, mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Keempat, memperkuat pemerataan pembangunan.
Kelima, memperkuat perhatian pemerintah terhadap wilayah Indonesia Timur.
Keenam, mengurangi kebutuhan kepala daerah untuk terus menerus datang ke Jakarta.
Ketujuh, meningkatkan pengawasan Presiden terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Kedelapan, memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung.
17. Risiko yang Harus Diantisipasi
Program ini juga memiliki sejumlah risiko.
Pertama adalah biaya perjalanan dan operasional yang besar.
Kedua adalah risiko Safari Presiden berubah menjadi kegiatan seremonial.
Ketiga adalah risiko Istana Regional menjadi bangunan yang jarang digunakan.
Keempat adalah risiko pemborosan anggaran.
Kelima adalah risiko pembangunan Istana Regional menjadi proyek mercusuar.
Karena itu, pembangunan fasilitas harus dilakukan secara terbatas dan berdasarkan kebutuhan nyata.
18. Prinsip Utama Program
Safari Presiden harus menggunakan prinsip:
Masalah
Kemudian
Keputusan
Kemudian
Anggaran
Kemudian
Target
Kemudian
Deadline
Kemudian
Pengawasan
Kemudian
Penyelesaian
Dengan sistem tersebut, Safari Presiden bukan sekadar perjalanan Presiden ke daerah.
Safari Presiden menjadi sebuah mekanisme pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung.
19. Slogan Program
Nama program:
SAFARI PRESIDEN
Presiden Hadir, Rakyat Didengar, Masalah Diselesaikan
Slogan alternatif:
Bukan Rakyat yang Selalu Datang ke Istana, Presiden yang Datang kepada Rakyat
Atau:
Dari Istana ke Rakyat, Dari Masalah Menjadi Solusi
20. Struktur Besar Program
Konsep akhirnya dapat dibuat seperti ini:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
↓
SAFARI PRESIDEN
↓
ISTANA PRESIDEN REGIONAL
↓
MENTERI TERKAIT
↓
GUBERNUR
↓
BUPATI DAN WALI KOTA
↓
CAMAT
↓
DESA DAN KELURAHAN
↓
MASYARAKAT
Setiap persoalan yang ditemukan harus mengikuti alur:
Masalah → Verifikasi → Keputusan → Anggaran → Pelaksanaan → Pengawasan → Penyelesaian
Inti gagasan Safari Presiden sebenarnya bukan pembangunan gedung istana.
Inti gagasannya adalah mengubah cara pemerintah bekerja.
Selama ini rakyat sering dituntut mendatangi pemerintah untuk menyampaikan persoalan.
Melalui Safari Presiden, paradigma tersebut dibalik.
Pemerintah yang datang kepada rakyat.
Presiden tidak hanya menerima laporan di Jakarta, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar persoalan dari kepala daerah dan masyarakat, memanggil menteri terkait, mengambil keputusan dan mengawasi penyelesaiannya.
Dengan demikian, Safari Presiden dapat diposisikan sebagai program pemerintahan yang menjadikan kehadiran Presiden di daerah sebagai alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penyelesaian masalah rakyat.
Dipersiapkan oleh
Doni Bastian
Ketua Umum Partai Netizen Indonesia
